Antisipasi Penyalahgunaan Anggaran, BKAD Tambusai Utara Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa


Demi meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kapabilitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Tambusai Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyusunan Peraturan Desa bagi Sekdes, Bendahara, Kades dan BPD Se Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (20/12/2016) di Sapadia Rohul Hotel Pasirpengaraian.

Dalam Bimtek tersebut, diikuti 11 Desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara diikuti oleh Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Selain itu juga diikuti para Pendamping Desa dan pendamping Kecamatan pada Bimtek pengelolaan keuangan desa tahap kedua tahun 2016 ini.

Pada kesempatan itu Ketua Panitia yang juga Ketua BKAD Tambusai Utara, Sariman Siregar dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan Bimtek tersebut dilaksanakan rutin setiap tahunnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkkan. Materi pelaksananaan Bimtek tersebut untuk memberikan pemahaman regulasi tentang pengelolaan keuangan desa.

“ Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para perangkat desa seperti bendahara dan sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa, karena banyak aturan-aturan yang harus dipahami oleh perangkat desa,” paparnya.

Lebih lanjut, Sariman menjelaskan, pelaksanaan Bimtek sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Desa yang sudah direncanakan pada tahun 2015 lalu dan dibentuk Badan Kerjasama antar Desa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan di desa masing-masing.

“ BKAD inikan lahir sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yang mempunyai tugas dan wewenang yang melakukan koordinasi diberbagai bidang, seperti bidang pembangunan antar desa, keamanan, pengelolaan sumber daya alam antar desa,” jelasnya.

Sariman mengakui banyak manfaat dilakukannya bimtek tersebut dapat memberikan pemahaman kepada TPK tentang standar-standar pembangunan dan pola-pola RAB yang semestinya dilaksanakan oleh desa mesti dipahami secara baik dan harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BPMPD dan Inspektorat agar terhindar kesalahan-kesalahan dalam penggunaan dana desa.

Sementara itu, Camat Tambusai Utara, Gorneng SSos mengatakan, bimtek tentang pengelolaan keuangan desa dilaksanakan karena ada regulasi baru yang mengatur bahwa kegiatan mulai dari perencanaan, verifkasi, pelaksanaan dan evaluasi tidak diserahkan ke Kabupaten melainkan menjadi tanggungjawab kecamatan.

“ Sesuai regulasi tahun 2016 ini sudah diserahkan di kecamatan, jadi kita tidak mau para pelaksanaan anggaran ini terjebak dalam kesalahan-kesalahan dalam penggunaan dana desa, karena kucuran dana desa ini cukup besar,” ungkap Gorneng.

Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dana desa, Gorneng mengakui selalu memberikan pemahaman terhadap perangkat desa sehingga tidak terjebak dengan regulasi-regulasi dan tidak menjadi masalah dikemudian hari. Apalagi saat ini pelaksanaan sudah dilakukan secara transparan mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

“ Saya harapkan kepada peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian bimtek ini, tanyakan informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan jangan malu-malu, inilah kesempatan kita untuk bertanya,” pungkasnya.