Terkait Perencanaan Pemekaran Kecamatan Tambut Menjadi Dua Kecamatan belum penuhi Syarat Administras


Terkait perencanaan pemekaran Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu menjadi dua kecamatan secara tekhnis, pemekaran Kecamatan Tambusai Utara sudah layak dilakukan tetapi secara adminsitrasi dan kewilyahan dinilai belum memenuhi syarat.

Ekspose hasil kajian pemekaran kecamatan tambusai, utara yang digelar di ruang pertemuan Kantor Bupati Rohul Pasirpengaraian ini, dihadiri dipimpin Kepala Bagian Tata pemerintahan (Tapem) Setda Rohul M Zaki SSTP, serta dihadiri Kadis Kehutanan dan perkebunan (Dishutbun) Rohul Sri Hardono, Kepala BLH Rohul M Irpan, serta instansi terkait. Selain itu juga tampak hadir dalam ekspose tersebut, Kapolres Rohul AKBP Yusuf Rahmanto SIK MH serta Pjs dan kepala desa se Kecamatan Tambusai Utara.

Ketua tim kajian pemekaran wilayah kecamatan Tambusai Utara Prof Dr Sujianto Msi, Jumat (23/12/2016) menjelaskan, Berdasarkan Tim kajian independen Tambusai Utara telah menyimpulkan bahwa pemekaran Kecamatan Tambusai Utara menjadi dua Kecamatan belum memenuhi syarat.

“ Berdasarkan kajian Teoritis, normatif dan praktis, dapat disimpulkan, secara tekhnis bisa dimekarkan, tetapi secara adminsitratif dan kewilayahan belum dapat memenuhi syarat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua tim kajian pemekaran kecamatan tambusai utara menambahkan, dari batas usia pemerintahan, kecamatan Tambusai utara sudah layak dimekarkan, karena sudah lebih berusia 5 tahun. Namun yang menjadi kendala dalam upaya  pemekaran kecamatan ini yaitu, masih banyak desa di daerah ini yang usia penyelenggaraan pemerintahannya yang belum mencapai 5 tahun.

Berdasarkan hasil survey, Kecamatan tambusai utara saat ini baru memiliki 11 desa defenitif berusia 5 tahun dan 8 desa pra persiapan, yang belum menjalankan kegiatan pemerintahan selama 5 tahun. 8 desa persiapan tersebut masing-masing  Desa mahato suka jaya, mahato bandar selamat, mahato timur, mahato kanan, mahato hulu, mahato riau makmur, mahato suka maju dan mahato kiri.

“ syarat pemekaran kecamatan itu, harus terdiri ada 10 desa yang menjadi cakupannya, untuk itu kita merekomendasikan pemerintah daerah agar segera meningkatkan status 8 desa pra persiapan menjadi desa persiapan untuk kemudian di defenitifkan,” jelasnya.

Kemudian, selain terkendalanya batas usia pemerintahan desa, syarat lain yang masih menghalangi lahirnya kecamatan mahato yaitu belum adanya bukti fisik tentang keputusan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan, yang nantinya masuk dalam cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk.

Sementara itu, Kepala Bagian Tapem M Zaki SSTP memaparkan bahwa akan segera menyerahkan rekemondeasi kajian tim ini ke Badan Pemeberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) selaku instnsi terkait untuk segera melakukan perbaikan administrasi.

Zaki juga memastikan bahwa pemekaran kecamatan Tambusai Utara  menjadi satu kecamatan baru yaitu kecmatan mahato masih memerlukan proses panjang. Jika merujuk pada aturan dan syarat pemekaran wilayah kecamatan, setidaknya pemekaran kecamatan mahato baru bisa terealisasi dalam waktu 3 sampai 5 tahun mendatang.

“ jadi tidak benar pemerintah memperlambat proses pemekaran kecamatan mahato ini, secara teknis, rentang kendali, jumlah penduduk, sarana ekonomi sudah layak, tetapi secara administrasi dan batas-batas wilayah pemekaran ini kan harus ditetapkan dulu, sehingga pemekaran ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.